BIARKAN RAKYAT MEMILIH

Detik-detik terakhir pengumuman Capres dan Cawapres akan segera kita lewati. JUSUF KALLA-WIRANTO (JK-WIN) menjadi pionir saat mengumumkan koalisi Golkar-Hanura untuk menjadi pasangan Capres-Cawapres. Dua pasangan lagi mulai memperlihatkan titik terang kendati melalui jalan yang relatif terjal, MEGAWATI-PRABOWO (MEGAWOW) dan SBY-BOEDIONO (SBY-BOED). Kemungkinan besar pasangan itu akan "ijab kabul" setidaknya sebelum 00.01 16 Mei 2009.

Jalan begitu mulus untuk JK-WIN. Saya pribadi memuji sikap kenegarawanan Pak Wiranto. Mengetahui posisi pemilihnya sangat sedikit, segera Wiranto memilih kawan koalisi Partai Golkar, partai yang pernah men-capres-kannya usai memenangkan konvensi partai Golkar untuk pemilu 2004 lalu. Wiranto menerima pinangan JK -- yang dulu dicap penghianat Golkar. Disinilah kekaguman saya pada Wiranto, mau bergabung tanpa pernah mencela konstituen yang pernah membesarkan namanya.

Jalan JK-WIN ini jauh bertolak belakang dengan SBY-BOED dan MEGAWOW. SBY sampai detik ini direpotkan dengan anggota koalisinya yang sangat rewel. Ada yang bilang Pak Boediono neoliberal-lah, titipan AS-lah, IMF-lah, dsb. Padahal dapat dikatakan dari tiga pasang Capres-Cawapres tidak ada yang murni bersih dari dukungan neoliberal. Beberapa partai yang awalnya memberikan dukungan SBY untuk menentukan Cawapresnya, tiba-tiba berbalik anti dengan Boediono -- dengan salah satu alasan bukan representasi Islam. Mengapa bukan representasi Islam? Menurut petinggi partai islam yang saya baca di salah satu harian terkemuka di Jakarta, kendati Pak Boed sholat 5 waktu dan setiap jumat sholat di Masjid Bank Indonesia, tetap saja dia belum pernah berbicara langsung atau memimpin umat Islam melakukan kegiatan -- alasan yang menurut saya sangat ngawur dan dibuat-buat.

Ada juga yang bilang, SBY-BOED akan membawa kelompok Jawa Timur Selatan menguasai sendi-sendi politik, seharusnya SBY memilih wakil non Jawa. Waduh ini apalagi. Seperti diketahui Pak Boed adalah orang Blitar, sementara SBY orang Pacitan yang ibunya kebetulan Orang Blitar juga. Demikian juga Anas Urbaningrum yang saat ini karir politiknya melaju kencang dari Blitar. Analisis ini berlebihan sekali -- kecuali SBY menggamit Khoirul "Coi" Fatoni, Freema "Wig" Widiasena dan Al Moefti "Moephet" Iswara menjadi Menteri kabinetnya dengan alasan hidup di Blitar, nah itu baru berlebihan. Tentunya SBY punya hitungan politik sendiri dalam menentukan Wapresnya. Banyak yang bilang Boediono akan banyak dijagal di DPR karena tidak memiliki partai. Lalu bagaimana orang yang merendahkan Pak Boed tidak punya lobi politik saat Pak Boed menjungkirbalikkan hitungan politik dengan menjadi Gubernur BI. Fit and Proper Test di DPR komisi XI memberikan suara mutlak 45 dari 46 suara. Satu-satunya suara yang menolak Pak Boed adalah Dr Dradjad Hari Wibowo -- salah satu ekonomi INDEF yang sangat saya kagumi. Demikian juga rakor-rakor ekonomi yang dilaksanakan ujung tombak kembar Pak Boed dan Bu Ani berjalan relatif lancar. Sekali lagi, SBY punya hitungan yang cukup matang.

Langkah SBY mengutus Hatta Rajasa bertandang ke kandang banteng di Teuku Umar Jakarta juga manjur. Hitungan survey dibeberapa tempat memperlihatkan Prabowo menjadi kandidat terkuat menghadapi SBY. Elektabilitas Prabowo cukup tinggi dengan kesuksesannya menjual petani, nelayan dan pedagang pasar. Sayangnya, nasib membawanya ke jumlah suara yang tidak memadai sehingga harus berkoalisi. Dengan didekatinya PDIP oleh tim SBY melalui Hatta Rajasa, Prabowo yang masih ngotot ingin jadi Capres melalui dukungan PDIP akhirnya melunak dan kabarnya mau menjadi Cawapres.

Lepas dari silang sengkarut Capres-Cawapres, political turbulence yang terjadi sangat mengganggu dinamika ekonomi. Beberapa perusahaan besar tidak berani mengambil langkah strategis. Semuanya berhitung kencang mau dibawa kemana arah perekonomian Indonesia kedepan. Paling enak sih jadi pengamat, tinggal mengamati, kalau bikin salah prediksi no problem namanya juga pengamat. Namun kalau pengusaha, salah ambil langkah, periuk nasi yang jadi taruhannya. Seharusnya memang bisnis harus imun dengan dinamika politik, problemnya berbisnis di Indonesia masih tidak bisa lepas dari lingkaran setan legislatif, yudikatif, eksekutif yang memiliki kekuatan luar biasa untuk memengaruhi perekonomian. Belum lagi ditambah militer yang dengan mudah menyusup ke trias politica itu dan menjadi alat sesuatu yang bernama "kebijakan" dan "demi hukum"

Saat ini yang sangat saya ingin lihat adalah pembebasan bagi rakyat untuk memilih tanpa harus ada embel-embel yang saling menjatuhkan. Memang naif berpolitik secara sehat, namun sudah selayaknya dijajaki. Tidak perlu lagi melabeli orang dengan ekonomi barat, ekonomi kerakyatan, islam-non islam, Jawa-Non Jawa, Militer-Non Militer, dsb. Biarkan saja rakyat memilih apa adanya.

Yang perlu juga diangkat adalah mekanisme apakah rakyat dapat mengambil kembali haknya dengan mencabut suaranya saat ternyata hasil yang diharapkan dari pemimpin yang bersangkutan tidak memuaskan?